​https://youtu.be/rod29vxrMzQ Tiada lagi bait terindah terdengar merdu terucap Merayu menyanjungku, tenangkan jiwaFiled under: Lain-Lain

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


Dunia Anggara"Dunia Anggara" - 5 new articles

  1. Seluruh Cinta
  2. TKP
  3. Surat Cinta untuk Starla
  4. Tak Seimbang
  5. Refleksi: 6 Tahun yang Tidak Mudah
  6. More Recent Articles

Seluruh Cinta

​https://youtu.be/rod29vxrMzQ

Tiada lagi bait terindah terdengar merdu terucap

Merayu menyanjungku, tenangkan jiwa


Filed under: Lain-Lain

    

TKP

Tantangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Secara normative Indonesia telah memiliki instrumen dan mekanisme hak asasi manusia yang sangat sangat lengkap. UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis, dan berbagai instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi. Dan hal ini menunjukkan besarnya komitmen bangsa Indonesia di dalam memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara Indonesia. Demikian juga dengan kelembagaan yang berfungsi untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Yudisial, Ombudsman merupakan lembaga-lembaga negara independen yang bertanggungjawab dalam, salah satunya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia

Namun demikian, masih adanya perbedaan persepsi dan visi dari sebagian penyelenggara negara dan pemerintahan, serta aktor-aktor yang yang bertanggungjawab dalam penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah Indonesia.  Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan hak-hak masyarakat setempat dan hak komunal, konflik agraria yang belum dapat diselesaikan secara komprehensif, penyiksaan dan tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat tahanan/narapidana, meningkatnya pelanggaran dan kekerasan berbasis agama atau keyakinan, meningkatnya intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas, pembentukan legislasi yang melanggar dan membatasi hak-hak warga negara, serta belum diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu merupakan pekerjaan rumah yang terus menerus dihadapi oleh Pemerintah Indonesia.

Oleh karenanya, diperlukan adanya satu komitmen dan langkah aksi bersama dari seluruh bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Kementrian/Lembaga, Lembaga-lembaga negara independen, termasuk dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk kembali meneguhkan dan menguatkan komitmen bangsa dalam menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Komnas HAM yang berdasarkan renstra 2015-2019 bertekad untuk menjadi katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia harus menjadi motor dalam mewujudkan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini dapat diawali dengan, salah satunya, membangun kelembagaan Komnas HAM menjadi lembaga mandiri dan professional dan mendorong reformasi sistem pengelolaan informasi untuk menjadikan Komnas HAM menjadi lembaga yang Terbuka, Komunikatif, dan Profesional.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Komnas HAM

Sebagai lembaga Negara yang mandiri yang dijamin keberadaannya melalui UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia maka Komnas HAM memiliki tugas pokok dan fungsi yang cukup strategis untuk mewujudkan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Sejak didirikan pada 1993, cukup banyak tantangan yang dihadapi oleh Komnas HAM. Dari berbagai laporan yang tersedia, maka ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Komnas HAM diantaranya adalah:

  1. Belum optimalnya mekanisme koordinasi termasuk sistem pengaduan yang terpadu dan lebih terintegrasi
  2. Belum optimalnya mekanisme dan tindak lanjut dari rekomendasi dan juga kesepakatan mediasi,
  3. Belum optimalnya mekanisme dan model komunikasi yang lebih terukur terutama untuk mendorong berbagai rekomendasi yang telah dihasilkan
  4. Belum optimalnya pelaksanaan kajian dan penelitian hak asasi manusia
  5. Belum optimalnya rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif HAM

Untuk menjawab tantangan – tantangan tersebut, di dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2015 – 2019 telah dirumuskan visi dan Misi Komnas HAM yaitu:

Visi Komnas HAM

Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan

Misi Komnas HAM

  1. mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;
  2. mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;
  3. mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka visi, misi, dan fokus prioritas yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan Komnas HAM menjadi lembaga mandiri dan professional 

Misi:

Mendorong reformasi sistem pengelolaan informasi untuk menjadikan Komnas HAM menjadi lembaga yang Terbuka, Komunikatif, dan Profesional 

Program Kerja

Terwujudnya keterbukaan informasi kepada masyarakat baik dalam rencana strategis, rencana program kerja dan rencana anggaran, program kerja dan anggaran, dan realisasi pelaksanaan program kerja dan anggaran Komnas HAM

Output:

  1. Terbangunnya sistem database informasi terkait rencana strategis, rencana program kerja dan rencana anggaran, program kerja dan anggaran, dan realisasi pelaksanaan program kerja dan anggaran Komnas HAM
  2. tersedianya seluruh data terkait rencana strategis, rencana program kerja dan rencana anggaran, program kerja dan anggaran, dan realisasi pelaksanaan program kerja dan anggaran Komnas HAM

Terwujudnya sistem informasi terpadu yang mendukung fungsi dan mandat Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Output:

  1. Membentuk Unit Penerimaan dan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM
  2. Memperkuat pengelolaan database dan analisis data Pengaduan untuk dapat didistribusikan untuk Pemantauan, Penyelidikan, atau Mediasi
  3. Melakukan Integrasi data pengaduan dengan unit – unit kerja di Komnas HAM

Terwujudnya penguatan pengelolaan informasi melalui beragam sarana dan saluran komunikasi

Output:

  1. Membentuk forum dialog dengan mitra kerja dan jejaring Komnas HAM baik di internal dan juga eksternal termasuk di tingkat nasional dan internasional
  2. Menyediakan fasilitas informasi dengan bantuan penggunaan teknologi informasi yang memperhatikan kebutuhan semua kalangan
  3. Memfasilitasi terselenggaranya pendidikan-pendidikan hak asasi manusia bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari level sekolah dasar, menengah, tinggi dan profesi melalui berbagai lembaga dan sarana yang tersedia

 

 


Filed under: Opini Hukum

    

Surat Cinta untuk Starla

 

 

I wrote about memories on how I found you

About what made it easy giving you my heart

A million song won’t be enough to tell about your beauty


Filed under: Lain-Lain

    

Tak Seimbang

 

Diam ku hanya sanggup terdiam
Di saat kau menghilang menyimpan seribu kenangan
Terisak-isak suara tangisku
Melawan kenyataan, habis upayaku

Senyuman terakhir itu
Pecahkan saraf sadarku


Filed under: Lain-Lain

    

Refleksi: 6 Tahun yang Tidak Mudah

Per 31 Desember 2016 kemarin, genap saya memimpin ICJR selama 6 tahun atau dua periode berturut turut. Perjalanan panjang yang tidak mudah serta dipenuhi beragam tantangan yang tidak kecil. Selama 3 tahun terakhir, saya memang lebih banyak diam dan mengamati perkembangan organisasi ini. Menjadi pengamat yang lebih banyak diam adalah suatu peran yang semestinya diperankan oleh seorang yang ditugasi menjadi sekedar simbol

ICJR didirikan pada 2007 dan berdiri sebagai Persekutuan Perdata, dan saya bukanlah salah seorang pendirinya. Persinggungan saya dengan organisasi ini bermula dari 2009 saat saya diminta untuk membuat situs bagi organisasi ini. Untuk urusan membuat situs yang tidak rumit, saya masih bisa melakukannya. Saya lalu membuatkan situs sederhana bagi organisasi ini dengan joomla dan lalu bermigrasi dan berganti ke wordpress. Suatu persinggungan yang sama sekali tidak penting dan non ideologis

Pada 2010, saya mulai intens terlibat dengan ICJR. Bermula dari permintaan untuk mengurusi organisasi ini agar kredibilitas organisasi ini dapat ditingkatkan. Pertama kali menerima permintaan tersebut, ICJR benar – benar organisasi yang kosong. Kosong dari sisi staf dan juga program. Saya memulai pekerjaan ini dari nol. Bersama beberapa orang, khususnya mas syahrial dan mas supi, kami berupaya menggeliatkan organisasi ini dengan cara sederhana yang bisa dilakukan saat ICJR berada dalam posisi terendah, yakni terlibat dalam penanganan perkara. Sejak saat itulah, kami menamakannya litigasi strategis untuk membedakannya dengan legal aid yang umumnya dikenal.

Melalui cara yang kami ketahui itu, nama ICJR mulai dikenal dan terdengar secara samar – samar. Memasuki 2011, ICJR mulai berbenah diri. Bersama – sama mas syahrial, mas supi, dan mas WW, kami mulai merancang AD untuk ICJR. Saat itu kami berempat menginginkan agar ICJR mengubah statutanya dan mulai menjadi organisasi yang terbuka dengan mengubah badan hukumnya menjadi Perkumpulan. Hasil Rancangan AD ini lalu dibawa ke Rapat Sekutu di 2011 dan usulan perubahan AD dan perubahan badan hukum ini disetujui. Saya yang tidak hadir dalam Rapat Sekutu itu malah didapuk untuk menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus dengan tanggung jawab utama memperbaiki kinerja dari ICJR. Prosesnya memang berantakan, lagi – lagi dari nol. Karena itu tak ada dokumentasi resmi mengenai hal itu.  Bersama – sama dengan Mas Syahrial, Mas WW, dan Mas Supi, kami berempat ditunjuk menjadi Anggota Rapat Badan Pengurus. Sejak 2011 tersebut, ICJR memiliki 3 aktivitas utama untuk menjalankan mandatnya yaitu riset advokasi, training, dan juga litigasi strategis. Secara simultan, pekerjaan – pekerjaan yang dilakukan oleh ICJR berpedoman pada 3 aktivitas utama ini.

Pengaturan struktur di ICJR sedikit banyak meniru apa yang dilakukan AJI dengan membuat struktur Pengurus dan Eksekutif. Secara keseluruhan, struktur organisasi ICJR juga mirip Yayasan dimana ada Rapat Umum Anggota, Badan Pengawas, Badan Pengurus, dan Komite Eksekutif. Desain struktur ini dalam anggapan kami akan memudahkan kami bermanuver apabila suatu saat kondisi organisasi berada dalam titik kritis. Dan desain organisasi ini tetap dipertahankan sampai saat ini dengan fleksibilitas pembagian kewenangan antara Badan Pengurus dan Komite Eksekutif

Secara perlahan kami menata kembali dan mengembangkan organisasi ini. Secara bertahap, dominasi Badan Pengurus dalam kerja – kerja Komite Eksekutif juga mulai berkurang. Dalam 3 tahun pertama, pekerjaan paling besar dari Rapat Badan Pengurus adalah memastikan organisasi ini dapat belajar berjalan. Sementara 3 tahun kedua, pekerjaan paling besar dari Rapat Badan Pengurus adalah memastikan organisasi ini berjalan dengan baik dan dikelola secara lebih baik.

Tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Namun kami berhasil mengatasi tantangan – tantangan tersebut. Sempat juga ada yang meragukan kemampuan ICJR untuk bertahan. Saat itu, saya cuma tersenyum dengan pernyataan tersebut. Nggak tanggung – tanggung, karena saat itu yang melontarkan keraguan adalah salah satu mitra kerja terbesar dari ICJR. Saya hanya menjawab sederhana, kami pernah mengelola krisis dan kami telah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan krisis tersebut dan saya yakin kita akan bertemu lagi dengan situasi yang berbeda. Saya sadar jika sebuah organisasi non pemerintah, terutama yang kecil seperti ICJR, seringkali dihadapkan pada pertanyaan atas kemampuan organisasi untuk tetap bertahan. Nyatanya kami tetap bertahan dan berkembang menjadi salah satu organisasi advokasi dalam gerakan reformasi hukum di sektor pidana.

ICJR tetap Hdup dan Bertahan buat saya adalah prestasi besar. Mengingat situasi dan kondisi saat ini yang penuh ketidakpastian. Setidaknya selama 6 tahun diminta menjadi simbol, setidaknya ICJR selamat dari berbagai terjangan ombak ketidakpastian.

Di Januari 2017 ini, status saya sebagai simbol telah demisioner. Mestinya nanti akan ada orang lain yang dipilih untuk menjadi simbol bagi ICJR. Selama 6 bulan terakhir, saya sudah mempersiapkan diri untuk menjalani apa yang saya sebut MPP atau Masa Persiapan Pensiun. Bagaimanapun juga, memiliki status sebagai simbol sebenarnya memiliki berbagai keistimewaan tersendiri. Karena itu, mempersiapkan diri memasuki masa pensiun itu penting biar nggak kaget.

Saya enggan berspekulasi, siapakah yang akan dipilih sebagai simbol untuk ICJR. Tantangan kedepan juga jauh lebih banyak dan lebih besar. PR besar dari ICJR menurut saya adalah mempersiapkan lapis kedua yang akan memimpin organisasi ini di  –paling lambat– 2020. Melakukan “kaderisasi” bukan pekerjaan yang gampang dan menuntut organisasi ini memiliki perhatian tersendiri dalam isu ini. Bagaimanapun juga, diperlukan semangat – semangat muda yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan dan perubahan jaman agar ICJR tetap terus dapat bertahan dan memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum di sektor pidana di Indonesia


Filed under: Lain-Lain

    

More Recent Articles


You Might Like

Click here to safely unsubscribe from "Dunia Anggara."
Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy